Day: July 22, 2025

Langkah strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung yang menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang pencegahan perilaku menyimpang seperti LGBT di satuan pendidikan mendapat dukungan kuat dari Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Anggota Komisi V DPRD Lampung, Muhammad Junaidi, menegaskan bahwa langkah tersebut penting untuk menjaga moralitas peserta didik di tengah gempuran nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya dan agama. “Ini bukan semata soal regulasi, tapi tentang tanggung jawab kita bersama menjaga generasi muda dari pengaruh…

Bandarlampung, – Adanya temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang merekomendasikan kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk memerintahkan Kepala Dinas PKP & CK, Thomas Edwin, menangani pengembalian kelebihan pembayaran terhadap 20 rekanan, mendapat pengawasan ketat dari DPRD Provinsi Lampung. “Tentu kami lakukan pengawasan ketat atas realisasi rekomendasi BPK tersebut. Sebab itu uang rakyat. Jangan main-main,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, Senin (21/7/2025) malam, melalui telepon. Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, dalam…

Lampung , – Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Miswan Rody, mempertanyakan mengapa dalam kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung pada Senin (14/7), tidak dilakukan peninjauan ke perusahaan-perusahaan singkong berskala besar seperti PT Bumi Waras. Menurut Miswan, kunjungan yang bertujuan merumuskan kebijakan tata kelola niaga singkong seharusnya menyentuh seluruh mata rantai industri, terutama pelaku usaha besar yang memiliki peran sentral dalam penentuan…

Lampung , – Salah satu warga yang terdampak alihfungsi fasum dan fasos, Nur Hasanah, mengungkapkan kebingungannya ketika hendak membangun rumah di atas tanah yang ia beli pada 2014. Meski dalam denah lokasi terdapat fasum dan fasos, di lapangan ia tidak menemukan akses jalan menuju tanah miliknya. “Saya membeli tanah ini sejak 2014. Tapi saat saya cek ke lokasi, tidak ada jalan masuk. Saya bingung, bagaimana bisa membangun kalau tidak ada akses untuk membawa bahan bangunan…

Lampung , – Komisi I DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan lapangan ke Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan oleh perusahaan terhadap dua fasilitas umum, yakni lapangan sepak bola dan tanah makam. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Garinca Reza Pahlevi, bersama anggota komisi dan pejabat terkait. “Wah, benar ya… sudah ditutup rapat pakai pagar panel beton. Masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas di lapangan…

Komisi I DPRD Lampung menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan alihfungsi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) menjadi bangunan pribadi di Jalan Pulau Pisang, Korpri, Jaya Bandar Lampung. Anggota Komisi I DPRD Lampung, Yusirwan, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan warga terkait adanya lahan fasum dan fasos yang dikuasai pihak tertentu, sehingga menutup akses jalan warga sekitar. “Ada fasilitas umum yang dikuasai oleh salah satu pihak. Ini harus segera diselesaikan karena menyangkut kepentingan orang banyak. Bangunan tersebut…

Komisi I DPRD Provinsi Lampung berjanji akan mengawal aspirasi warga Desa Way Huwi dalam sengketa lahan yang melibatkan perusahaan. Anggota Komisi I, Mohammad Reza, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan masyarakat Way Huwi hingga persoalan ini menemukan penyelesaian yang adil. “Kami berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan masyarakat Way Huwi. Harapan kita semua, fasum dan fasos seperti lapangan sepak bola serta tanah makam ini bisa sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan warga,” ungkap Mohammad Reza. Komisi I DPRD…

Lampung , – Komisi I DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan lapangan ke Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan oleh perusahaan terhadap dua fasilitas umum, yakni lapangan sepak bola dan tanah makam. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Garinca Reza Pahlevi, bersama anggota komisi dan pejabat terkait. “Wah, benar ya… sudah ditutup rapat pakai pagar panel beton. Masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas di lapangan…

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pengukuran ulang lahan HGU (Hak Guna Usaha) milik perusahaan SGC (Sugar Group Companies) yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. “Saya sangat mendukung itu. SGC tidak memberi keuntungan bagi masyarakat sekitar, tidak bermitra, dan yang diterima masyarakat hanya debu,” tegas Putra Jaya. Ia juga menyoroti temuan kerugian negara akibat SGC belum tercatatkan menjadi wajib pajak air permukaan hingga Pajak…