Wakil Walikota Deddy Amarullah Buka Training Tim Pokja Capital Investment Planning

Wakil Walikota Bandar Lampung Deddy Amarullah membuka training tim kelompok kerja (Pokja) Capital Investment Planning (CIP) di 8 kota pilot project National Urban Development Project (NUDP) tahap 2 di Ballroom Golden Tulip Hotel Lampung, Selasa (27/2/2024).

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan Dirjen bina pembangunan daerah kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan pihak Tim Capital Investment Planning (CIP) National Urban Development Project (NUDP), serta sejumlah OPD Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Baca Juga :  Nanang Ermanto Salurkan Bantuan Bedah Rumah Untuk 10 Warga Kecamatan Katibung

Deddy Amarullah mewakili Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadirannya dalam kegiatan training ini.

“Sehubungan dengan kegiatan, pada bulan Desember 2023 lalu Bandar Lampung masuk dalam Pilot Project (Percontohan) dalam proyek pembangunan perkotaan nasional dan telah membentuk tiga pokja tim projek pembangunan perkotaan nasional,” ujar Dedy.

Dedy Amarullah menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menambah kapabilitas tim pokja CIP melalui pelatihan selama 3 hari kedepan

Baca Juga :  Unila Gelar Kejurnas Pencak Silat Piala Rektor II

“Pemkot saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di Segala bidang dalam rangka mewujudkan visi Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya serta memiliki kemampuan daya saing yang tinggi berbasis ekonomi, untuk kemakmuran rakyat,” jelasnya.

“Dalam mencapai visi tersebut maka disusunlah rencana strategis, serta kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kota, Provinsi, dan Negara,” imbuhnya.

Baca Juga :  Unila Gelar Kejurnas Pencak Silat Piala Rektor II

Lanjutnya mengatakan, melalui training ini pihaknya berharap kepada para peserta agar dapat mengikutinya dengan seksama dan bertanggung jawab.

“Sehingga memahami apa yang menjadi point penting dalam pembahasan yaitu keterpaduan dalam perencanaan parsial pembangunan daerah yang disertai kajian dampak ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, serta peraturan undang-undang,” pungkas Wakil Walikota.