Mediaindonesiabicara

DPRD Provinsi Lampung menargetkan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Perda di tahun anggaran 2025 ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Bapemperda Provinsi Lampung, Hanifal. Dalam rincian tersebut, enam Raperda berasal dari usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, sementara sembilan lainnya merupakan usulan dari DPRD Provinsi Lampung. Dari sembilan Raperda yang diusulkan oleh DPRD, tiga di antaranya merupakan luncuran dari tahun 2024 yang belum terselesaikan. “Total ada 15 Raperda yang akan menjadi target…

DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandar Lampung, Budiman AS, memberikan apresiasi atas kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, ke Bandar Lampung yang memberikan solusi dan bantuan bagi warga yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Menurut Budiman, langkah tersebut sangat positif dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Budiman juga menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dalam menangani banjir patut diapresiasi. Menurutnya, penanganan masalah banjir memerlukan kerjasama yang solid antara legislatif…

Sekretaris Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim, menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk menghindari pemborosan. Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, meskipun efisiensi anggaran diperlukan, alokasi dana untuk infrastruktur desa dan sektor pertanian tidak boleh terpangkas. “Kalau untuk kinerja, untuk kemakmuran masyarakat, seperti jalan-jalan desa dan pertanian, pasti akan kita pertahankan,” ujar Ikhwan dalam keterangannya, Senin (10/2). Ikhwan juga menyampaikan keprihatinannya terhadap beberapa pos anggaran yang dianggap tidak produktif,…

Kondisi keuangan Pemprov Lampung yang terbilang masih “morat-marit” dengan defisit keuangan riil demikian besar, dan tunda bayar hampir mencapai Rp 600 miliar, menggugah anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, untuk melahirkan strategi realistis guna memperkuat konsep eksekutif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Melihat kondisi nyata keuangan pemprov yang saat ini terbilang payah, ditambah mulai diberlakukannya opsen pajak, juga adanya Instruksi Presiden agar dilakukan efisiensi besar-besaran, maka Komisi III DPRD Lampung akan mencoba…

DPRD Provinsi Lampung dalam rapat Paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Lampung menyebutkan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Direkomendasikan wajib mengembalikan dana sebesar Rp4.756.114.380.00,- ke Kas Daerah (Kasda). Hal tersebut disampaikan juru bicara Pansus yang juga Sekretaris Pansus DPRD Provinsi Lampung Munir Abdul Haris, S.Sos,I, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terhadap LHP BPK RI kinerja atas pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung pembangunan nasional tahun anggaran 2023 hingga semester I tahun…