Anggota DPRD Provinsi Lampung Kritik Kunjungan Baleg Tak Sentuh Pabrik Besar

Lampung , – Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Miswan Rody, mempertanyakan mengapa dalam kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung pada Senin (14/7), tidak dilakukan peninjauan ke perusahaan-perusahaan singkong berskala besar seperti PT Bumi Waras. Menurut Miswan, kunjungan yang bertujuan merumuskan kebijakan tata kelola niaga singkong seharusnya menyentuh seluruh mata rantai industri, terutama pelaku usaha besar yang memiliki peran sentral dalam penentuan…

"Anggota DPRD Provinsi Lampung Kritik Kunjungan Baleg Tak Sentuh Pabrik Besar"

Bandarlampung, –  Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan tingkat I terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Sidang Paripurna, Selasa (12/8/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, membahas pandangan dan masukan dari delapan fraksi. Mayoritas fraksi menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya dengan sejumlah catatan strategis. Menurut Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Provinsi Lampung, rapat paripurna ini merupakan langkah penting dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. “Kami berharap Raperda ini dapat disempurnakan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang efektif dan efisien,” ujarnya. Fraksi Gerindra menekankan perlunya pengawasan ketat pada belanja modal, terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Sementara itu, PDI Perjuangan mendorong diversifikasi sumber pendapatan asli daerah agar tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Dengan dukungan mayoritas fraksi, Raperda Perubahan APBD 2025 akan dibahas lebih lanjut untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Rapat ditunda untuk mendengarkan jawaban Gubernur Lampung atas pandangan dan saran dari fraksi-fraksi yang direncanakan digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Bandarlampung, – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi lonjakan inflasi yang dapat mengganggu daya beli masyarakat dan merusak iklim investasi. Peringatan ini disampaikan Ade merespons arahan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti oleh Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. “Stabilitas harga merupakan pondasi dasar dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun lebih jauh dari itu, stabilitas harga menjadi indikator krusial dalam…

"Bandarlampung, –  Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan tingkat I terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Sidang Paripurna, Selasa (12/8/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, membahas pandangan dan masukan dari delapan fraksi. Mayoritas fraksi menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya dengan sejumlah catatan strategis. Menurut Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Provinsi Lampung, rapat paripurna ini merupakan langkah penting dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. “Kami berharap Raperda ini dapat disempurnakan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang efektif dan efisien,” ujarnya. Fraksi Gerindra menekankan perlunya pengawasan ketat pada belanja modal, terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Sementara itu, PDI Perjuangan mendorong diversifikasi sumber pendapatan asli daerah agar tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Dengan dukungan mayoritas fraksi, Raperda Perubahan APBD 2025 akan dibahas lebih lanjut untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Rapat ditunda untuk mendengarkan jawaban Gubernur Lampung atas pandangan dan saran dari fraksi-fraksi yang direncanakan digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025."

Ade Utami: Fraksi PKS Siap Sinergi dengan ORKI dalam Mengembangkan Olahraga Kebugaran di Lampung

Bandarlampung, – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, menyatakan bahwa Fraksi PKS siap bersinergi dengan Organisasi Olahraga Kebugaran Indonesia (ORKI) Provinsi Lampung dalam mengembangkan olahraga kebugaran di Lampung. “Menjadi rumah perjuangan berarti kita bertugas menjaga nilai-nilai, ideologi, dan semangat kepeloporan. Dalam konteks ini, organisasi seperti ORKI memegang peran penting dalam membangun ketahanan fisik dan mental masyarakat,” kata Ade Utami. Pertemuan antara Fraksi PKS dan ORKI diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjalin sinergi…

"Ade Utami: Fraksi PKS Siap Sinergi dengan ORKI dalam Mengembangkan Olahraga Kebugaran di Lampung"

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Ingatkan Pemerintah Daerah Waspadai Potensi Lonjakan Inflasi

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi lonjakan inflasi yang dapat mengganggu daya beli masyarakat dan merusak iklim investasi. Peringatan ini disampaikan Ade merespons arahan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti oleh Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. “Stabilitas harga merupakan pondasi dasar dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun lebih jauh dari itu, stabilitas harga menjadi indikator krusial dalam membangun iklim…

"Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Ingatkan Pemerintah Daerah Waspadai Potensi Lonjakan Inflasi"

Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Terima Audiensi ORKI, Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Bandarlampung, – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menerima audiensi dari Organisasi Olahraga Kebugaran Indonesia (ORKI) Provinsi Lampung, Jumat (11/7/2025). Pertemuan berlangsung di ruang Fraksi PKS DPRD Lampung dan dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu. “Fraksi PKS adalah rumah rakyat dan rumah perjuangan. Di sinilah tempat menyampaikan keluh kesah, aspirasi, ide, dan pendapat dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari para pegiat kebugaran seperti ORKI,” ujar Ade Utami Ibnu. Ade menambahkan…

"Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Terima Audiensi ORKI, Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat"

Anggota DPRD Lampung Dukung SE terkait pencegahan perilaku LGBT

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Junaidi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung yang telah menerbitkan surat edaran (SE) terkait pencegahan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di lingkungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus Menurut Junaidi, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga ketahanan moral dan budaya generasi muda di tengah gempuran paham serta perilaku menyimpang yang dinilai dapat menggerus nilai-nilai luhur bangsa. “Kami, khususnya saya di…

"Anggota DPRD Lampung Dukung SE terkait pencegahan perilaku LGBT"

Ketua DPRD Lampung Dukung DPR RI Ukur Ulang HGU SGC: Waktunya Evaluasi Kontribusi Perusahaan ke Daerah

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi II DPR RI yang membahas kepemilikan lahan oleh Sugar Group Companies (SGC) dalam rapat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Senayan. Langkah ini dinilai penting karena menyangkut pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) milik PT SGC di Lampung—isu yang selama ini menjadi sorotan publik. Giri mengatakan, jika dirinya mendukung penuh langkah DPR RI, selama itu untuk kepentingan masyarakat, Khususnya…

"Ketua DPRD Lampung Dukung DPR RI Ukur Ulang HGU SGC: Waktunya Evaluasi Kontribusi Perusahaan ke Daerah"

DPRD Lampung Bersama Pemerintah Provinsi Lampung Komitmen Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah

Lampung , – Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui berbagai program yang telah disusun bersama eksekutif dan legislatif. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Penguatan kapasitas fiskal dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah, kami terus berupaya untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan mengedepankan alternatif skema pembiayaan non-APBD,” ucapnya. Dengan demikian, diharapkan…

"DPRD Lampung Bersama Pemerintah Provinsi Lampung Komitmen Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah"

DPRD Provinsi Lampung Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Raperda

Lampung , – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan dua Raperda prakarsa pemerintah provinsi. Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan, apresiasi, kritik, dan saran yang disampaikan oleh semua fraksi di DPRD Provinsi Lampung. “Kami percaya bahwa semua hal yang…

"DPRD Provinsi Lampung Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Raperda"

DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna Bahas Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung

Bandarlampung, – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (01/07/2025). Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung ini merupakan rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I, Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan Pemandangan Umum terhadap Pembahasan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung. Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Raperda Tentang…

"DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna Bahas Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung"