Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung

Dalam laporan pansus, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (17/6/2025). Budhi menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara umum, yaitu : 1. Saudara Gubernur harus segera membentuk Tim Tindak Lanjut Rekomendasi sebagai upaya Pemerintah Daerah menindaklanjuti rekomendasi temuan dan agar catatan BPK ini tidak terus berulang setiap tahunnya. 2. OPD dan aparat terkait yang disebut dalam temuan dan rekomendasi itu untuk menyelesaikannya sesuai batas waktu…

"Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung"

Idul Adha 1446 H: Gubernur Lampung Bersama Ketua DPRD Lampung Ajak Masyarakat Aktualisasikan Nilai Keikhlasan dan Pengorbanan

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama keluarga melaksanakan Salat Idul Adha 1446 H / Tahun 2025, di Lapangan Saburai, Enggal Bandar Lampung, Jumat (6/6/2025). Wakil Gubernur Jihan Nurlela dan sejumlah Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung juga tampak hadir melaksanakan salat id di Lapangan Saburai. Bertindak sebagai Khatib, Yusuf Baihaqi dari UIN Radin Inten Lampung. Kemudian Imam, Arimbi Kusairi Guru Agama MAN I Bandar Lampung dan Bilal, Kodri dari Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Gubernur Rahmat Mirzani…

"Idul Adha 1446 H: Gubernur Lampung Bersama Ketua DPRD Lampung Ajak Masyarakat Aktualisasikan Nilai Keikhlasan dan Pengorbanan"

Sidik Efendi: Putusan MK Soal Pendidikan Gratis Harus Direspons Bijak dan Bertahap

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pendidikan dasar tanpa biaya berlaku bagi peserta didik di sekolah negeri maupun swasta menuai tanggapan dari berbagai pihak. Di Kota Bandar Lampung, Wakil Ketua DPRD Sidik Efendi menilai bahwa putusan tersebut merupakan langkah konstitusional yang berpihak pada hak asasi warga negara. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, apalagi tanpa perhitungan fiskal yang matang. Dalam keterangan persnya, Senin(2/6), Sidik menekankan bahwa kebijakan ini menyentuh langsung aspek…

"Sidik Efendi: Putusan MK Soal Pendidikan Gratis Harus Direspons Bijak dan Bertahap"

Bahas KM Dalom Lintas Berjaya, Komisi IV DPRD Lampung RDP Bareng Pemprov

Bandarlampung, – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemprov Lampung terkait Keberadaan Kapal Dalom Lintas Berjaya di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Senin (2/6/2025). RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri, M.Si itu dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Selain itu…

"Bahas KM Dalom Lintas Berjaya, Komisi IV DPRD Lampung RDP Bareng Pemprov"

DPRD Lampung dan Puluhan Pabrik Singkong Lampung Ikuti Instruksi Gubernur, Sisanya Menyusul

Kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal soal penetapan harga dasar singkong terus mendapat dukungan luas dari kalangan industri. Hingga hari ini, lebih dari 40 perusahaan pengolahan singkong di Lampung telah mematuhi Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur harga dasar Rp1.350 per kilogram dan potongan maksimal 30 persen. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut langkah ini sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani. Meski begitu, masih ada 3 hingga…

"DPRD Lampung dan Puluhan Pabrik Singkong Lampung Ikuti Instruksi Gubernur, Sisanya Menyusul"

Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD kini menunggu langkah nyata dari pusat untuk menyempurnakan regulasi tata niaga singkong nasional

Kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal soal penetapan harga dasar singkong terus mendapat dukungan luas dari kalangan industri. Hingga hari ini, lebih dari 30 perusahaan pengolahan singkong di Lampung telah mematuhi Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur harga dasar Rp1.350 per kilogram dan potongan maksimal 30 persen. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut langkah ini sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani. Meski begitu, masih ada 3 hingga…

"Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD kini menunggu langkah nyata dari pusat untuk menyempurnakan regulasi tata niaga singkong nasional"

Pasca Instruksi Gubernur Lampung Soal Harga Singkong, DPRD Provinsi Lampung Jadi Pengawas Kebijakan Harga Singkong

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyatakan kesiapan untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka dalam forum koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi petani singkong Lampung dan kebijakan daerah yang telah lebih dahulu diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung. “Ini menjadi kabar baik bagi para petani dan pelaku industri singkong di Lampung. Setelah kami menetapkan harga dasar singkong…

"Pasca Instruksi Gubernur Lampung Soal Harga Singkong, DPRD Provinsi Lampung Jadi Pengawas Kebijakan Harga Singkong"

DPRD Provinsi Lampung Gelar Rapat Paripurna LKPJ

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung gelar rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat II terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (6/5/2025) Pj. Sekdaprov juga menyambut baik laporan dan rekomendasi Panitia Khusus, yang menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan ke depan. “Rekomendasi tersebut akan kami tindaklanjuti secara serius dalam rangka memperbaiki kinerja serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih…

"DPRD Provinsi Lampung Gelar Rapat Paripurna LKPJ"

Ketua DPRD Lampung Tanam Mangrove di Teluk Pandan

Lampung , – Dampingi Gubernur Lampung, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar lakukan penanaman 2.000 batang mangrove secara simbolis di Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, Kamis (8/5/2025). Giri mengatakan, penanaman ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Lampung untuk merehabilitasi ekosistem pesisir. “Keberadaan mangrove menjadi salah satu syarat penting dalam upaya peningkatan ekspor produk perikanan dan kelautan di Provinsi Lampung. Jadi kami berharap agar tumbuh kesadaran masyarakat untuk gemar menanam mangrove,” kata Giri. Sementara itu, Ketua…

"Ketua DPRD Lampung Tanam Mangrove di Teluk Pandan"

LKPJ 2024: Evaluasi dan Rekomendasi DPRD Jadi Langkah Strategis Perbaikan Pemerintahan

Pj. Sekdaprov Lampung, M. Firsada, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat II terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (6/5/2025). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), sebagai Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 Tahun Anggaran, berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bagian dari instrumen fungsi pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan…

"LKPJ 2024: Evaluasi dan Rekomendasi DPRD Jadi Langkah Strategis Perbaikan Pemerintahan"