Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Do’a Bersama dengan segenap elemen di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Minggu (31/08/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kerukunan, menciptakan suasana kondusif di tengah dinamika kebangsaan, dan mendoakan Provinsi Lampung agar tetap aman dan damai. Hadir para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan kepemudaan, serta perwakilan organisasi pengemudi dan komunitas ojek online ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam merawat keberagaman. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan…
"Gelar Doa Bersama, Gubernur Lampung Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas Daerah"Month: August 2025
Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan Doa Bersama Kebangsaan sebagai upaya nyata merajut persatuan dan menjaga kedamaian. Acara tersebut yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Minggu (31/8/2025). Acara yang khidmat ini dipimpin oleh KH. Ihya Ulumudin, Pimpinan Pondok Pesantren Madarijul Ulum, dan dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Provinsi Lampung Jihan Nurlela, hingga jajaran Forkopimda. Berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi…
"Pemprov dan DPRD Lampung Gelar Doa Bersama Kebangsaan, Satukan Hati untuk Perdamaian"Bandar Lampung, – Rahmat Ade Putra, S.H., M.Kn selaku Ketua Konsorsium Multimedia Indonesia (KMI) memberi himbauan kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Provinsi Lampung pada hari Senin (01/09/2025). Himbauan ini diberikan tidak hanya untuk masyarakat tapi juga kepada aparat yang menjaga kondusifitas di lokasi demonstrasi nantinya. “Ini supaya tidak terjadi seperti yang ada di makasar dimana aksi demonstrasi disana memakan korban yaitu 4 nyawa melayang di Makasar,” Ujar Rahmat Ade Putra. Berikutnya,…
"Ketua KMI Menghimbau Aksi Damai Di Lampung Tanpa Anarkis"Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) VI di Hotel Emersia pada Minggu, 24 Agustus 2025. Muswil ini mengusung tema “Kokoh Bersama Majukan Lampung untuk Indonesia” dan diharapkan menjadi momentum penting konsolidasi, evaluasi, dan pembaharuan semangat kerja PKS Lampung dalam menjawab tantangan zaman. Presiden PKS, Almuzzamil Yusuf, akan memberikan arahan secara daring, sementara pengurus dan perwakilan DPTD dari seluruh kabupaten/kota akan hadir langsung. Ketua Pelaksana Muswil VI PKS Lampung, Muhammad Suhada, menegaskan…
"Ade Utami Ibnu Nahkodai PKS Provinsi Lampung periode 2025-2030"Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia berkomitmen memperkuat sinergi dalam tatalaksana pengelolaan sampah. Hal tersebut terungkap dalam audiensi KLHK dengan Pemprov Lampung yang turut dihadiri 15 Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, bertempat di ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung, Rabu (20/8/2025). Kepala DLH Provinsi Lampung, Riski Sofyan, menjelaskan bahwa tujuh kabupaten/kota yang sebelumnya dikenai sanksi administratif atas pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kini…
"Pengelolaan Sampah Lampung Berbenah, Dari Open Dumping Menuju Sanitary Landfill"Pemprov Lampung Sampaikan Raperda APBD 2026, Prioritas Pada Pendidikan Gratis, Infrastruktur, dan Pemulihan Ekonomi
BANDARLAMPUNG—Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (20/08/2025). Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Marindo Kurniawan, Gubernur Mirza menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan rakyat. “APBD mencerminkan kemampuan fiskal sekaligus keberpihakan pemerintah pada masyarakat,” ucap Marindo. Rancangan APBD 2026 disusun berdasarkan…
"Pemprov Lampung Sampaikan Raperda APBD 2026, Prioritas Pada Pendidikan Gratis, Infrastruktur, dan Pemulihan Ekonomi"Provinsi Lampung memperkuat regulasi daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. “Propemperda tidak hanya menjadi instrumen perencanaan hukum, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan iklim kemudahan investasi di daerah untuk mempercepat pembangunan,” kata Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Hanifal. Penyusunan Propemperda merupakan tahap awal penting dalam membentuk regulasi daerah yang selaras dengan sistem hukum nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), prinsip otonomi daerah, serta tugas pembantuan yang…
"Provinsi Lampung Perkuat Regulasi Daerah untuk Dorong Investasi dan Pembangunan"Propemperda Tahun 2026 menjadi landasan kinerja DPRD Provinsi Lampung dalam membangun regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat Lampung. “Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras Bapemperda yang telah mencurahkan perhatian, waktu, dan pemikiran dalam menyusun Propemperda 2026,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar. Propemperda 2026 disusun berdasarkan hasil musyawarah, pengkajian, dan koordinasi yang intensif. Hanifal menjelaskan bahwa Propemperda juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 80 Tahun…
"Propemperda 2026 Menjadi Landasan Kinerja DPRD"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menetapkan 30 Raperda dalam Propemperda Tahun 2026. “Propemperda 2026 juga berpedoman pada Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD,” kata Hanifal. Penetapan 30 Raperda tersebut dilakukan setelah pembacaan laporan dan persetujuan anggota dewan. Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menyampaikan apresiasi kepada Bapemperda DPRD Provinsi Lampung atas kerja kerasnya dalam menyusun Propemperda 2026. Dengan penetapan 30 Raperda, Propemperda Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman…
"Provinsi Lampung menetapkan 30 Raperda dalam Propemperda Tahun 2026"BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2026, Selasa (19/8/2025). Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., dan dihadiri segenap anggota dewan, kepala OPD Pemerintah Provinsi Lampung, serta tamu undangan. Dalam sidang tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung menyampaikan laporan mengenai penyusunan Propemperda Tahun 2026. Ketua Bapemperda, Hanifal, menegaskan bahwa penyusunan…
"Provinsi Lampung Perkuat Regulasi Daerah untuk Dorong Investasi dan Pembangunan"
