Lampung , – Komisi I DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan lapangan ke Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan oleh perusahaan terhadap dua fasilitas umum, yakni lapangan sepak bola dan tanah makam. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Garinca Reza Pahlevi, bersama anggota komisi dan pejabat terkait. “Wah, benar ya… sudah ditutup rapat pakai pagar panel beton. Masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas di lapangan…
"Komisi I DPRD Provinsi Lampung Tinjau Lokasi Sengketa Lahan di Desa Way Huwi"Month: July 2025
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Putra Jaya Umar, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pengukuran ulang lahan HGU (Hak Guna Usaha) milik perusahaan SGC (Sugar Group Companies) yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. “Saya sangat mendukung itu. SGC tidak memberi keuntungan bagi masyarakat sekitar, tidak bermitra, dan yang diterima masyarakat hanya debu,” tegas Putra Jaya. Ia juga menyoroti temuan kerugian negara akibat SGC belum tercatatkan menjadi wajib pajak air permukaan hingga Pajak…
"Putra Jaya Umar, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pengukuran ulang lahan HGU" Rapat Koordinasi antara Masyarakat Lampung Anti-LGBT (LA-LGBT) dan Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pengusulan Peraturan Daerah (Perda) Anti-LGBT berlangsung sukses, Senin (21/7/2025) di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, SE., MBA dari Fraksi Gerindra dan anggota DPRD Syukron Muchtar, LC., M.Ag dari Fraksi PKS. Sementara dari pihak LA-LGBT hadir Koordinator Umum Habib Umar Assegaf bersama 27 anggota pengurus. Dalam sambutannya, Habib Umar menegaskan…
"DPRD Rapat Koordinasi antara Masyarakat Lampung Anti-LGBT" Dalam upaya memperkuat jati diri bangsa dan merawat semangat kebangsaan dari akar rumput, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mustika Bahrum, menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (19/07/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang melibatkan para wakil rakyat di seluruh Indonesia dalam mengarusutamakan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Mustika, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, menekankan pentingnya…
"Anggota DPRD Lampung Mustika Bahrum Dorong Penguatan Nilai Pancasila hingga ke Akar Desa" Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, M. Galang Putra Rahman, melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Way Kanan. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila masyarakat serta memperkuat rasa persahabatan dan persatuan di tengah dinamika sosial saat ini. M. Galang Putra Rahman mengatakan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Setiap sila memiliki makna yang harus…
"Galang Putra Rahman, melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan" Lampung , – Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Miswan Rody, mempertanyakan mengapa dalam kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung pada Senin (14/7), tidak dilakukan peninjauan ke perusahaan-perusahaan singkong berskala besar seperti PT Bumi Waras. Menurut Miswan, kunjungan yang bertujuan merumuskan kebijakan tata kelola niaga singkong seharusnya menyentuh seluruh mata rantai industri, terutama pelaku usaha besar yang memiliki peran sentral dalam penentuan…
"Anggota DPRD Provinsi Lampung Kritik Kunjungan Baleg Tak Sentuh Pabrik Besar"
0
Bandarlampung, – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan tingkat I terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Sidang Paripurna, Selasa (12/8/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, membahas pandangan dan masukan dari delapan fraksi. Mayoritas fraksi menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya dengan sejumlah catatan strategis. Menurut Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Provinsi Lampung, rapat paripurna ini merupakan langkah penting dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. “Kami berharap Raperda ini dapat disempurnakan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang efektif dan efisien,” ujarnya. Fraksi Gerindra menekankan perlunya pengawasan ketat pada belanja modal, terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Sementara itu, PDI Perjuangan mendorong diversifikasi sumber pendapatan asli daerah agar tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Dengan dukungan mayoritas fraksi, Raperda Perubahan APBD 2025 akan dibahas lebih lanjut untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Rapat ditunda untuk mendengarkan jawaban Gubernur Lampung atas pandangan dan saran dari fraksi-fraksi yang direncanakan digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Bandarlampung, – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi lonjakan inflasi yang dapat mengganggu daya beli masyarakat dan merusak iklim investasi. Peringatan ini disampaikan Ade merespons arahan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti oleh Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. “Stabilitas harga merupakan pondasi dasar dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun lebih jauh dari itu, stabilitas harga menjadi indikator krusial dalam…
"Bandarlampung, – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan tingkat I terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Sidang Paripurna, Selasa (12/8/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, membahas pandangan dan masukan dari delapan fraksi. Mayoritas fraksi menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya dengan sejumlah catatan strategis. Menurut Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Provinsi Lampung, rapat paripurna ini merupakan langkah penting dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. “Kami berharap Raperda ini dapat disempurnakan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang efektif dan efisien,” ujarnya. Fraksi Gerindra menekankan perlunya pengawasan ketat pada belanja modal, terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Sementara itu, PDI Perjuangan mendorong diversifikasi sumber pendapatan asli daerah agar tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Dengan dukungan mayoritas fraksi, Raperda Perubahan APBD 2025 akan dibahas lebih lanjut untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Rapat ditunda untuk mendengarkan jawaban Gubernur Lampung atas pandangan dan saran dari fraksi-fraksi yang direncanakan digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025." Bandarlampung, – Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, menyatakan bahwa Fraksi PKS siap bersinergi dengan Organisasi Olahraga Kebugaran Indonesia (ORKI) Provinsi Lampung dalam mengembangkan olahraga kebugaran di Lampung. “Menjadi rumah perjuangan berarti kita bertugas menjaga nilai-nilai, ideologi, dan semangat kepeloporan. Dalam konteks ini, organisasi seperti ORKI memegang peran penting dalam membangun ketahanan fisik dan mental masyarakat,” kata Ade Utami. Pertemuan antara Fraksi PKS dan ORKI diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjalin sinergi…
"Ade Utami: Fraksi PKS Siap Sinergi dengan ORKI dalam Mengembangkan Olahraga Kebugaran di Lampung"
0
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Ingatkan Pemerintah Daerah Waspadai Potensi Lonjakan Inflasi
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi lonjakan inflasi yang dapat mengganggu daya beli masyarakat dan merusak iklim investasi. Peringatan ini disampaikan Ade merespons arahan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti oleh Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. “Stabilitas harga merupakan pondasi dasar dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun lebih jauh dari itu, stabilitas harga menjadi indikator krusial dalam membangun iklim…
"Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Ingatkan Pemerintah Daerah Waspadai Potensi Lonjakan Inflasi" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung menyepakati bahwa Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas lebih lanjut ke tahap selanjutnya. Mayoritas fraksi menyetujui Raperda tersebut dengan sejumlah catatan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas Raperda. Menurut Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Raperda Perubahan APBD 2025 disusun berdasarkan kesepakatan bersama mengenai Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disetujui bersama DPRD pada 8 Agustus 2025.¹ Dengan dukungan mayoritas fraksi, Pemerintah Provinsi Lampung…
"Dukungan Mayoritas Fraksi untuk Raperda Perubahan APBD 2025"