Pesawaran, 3 Februari 2025 – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, menghadiri acara peresmian dan serah terima Jalan Pantai Mutun yang telah selesai dibangun oleh The Hurun. Acara ini berlangsung di Lampung Marriot Resort & Spa pada Senin (3/2/2025) dengan ditandai penandatanganan prasasti oleh Bupati. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Zainal Fikri, Kepala Dinas Kominfotiksan Jayadi Yasa, Kepala Dinas Pariwisata Anggun Saputra, Camat Teluk Pandan, Kepala Desa Hurun, Kepala Desa Sukajaya Lempasing, serta…
"Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona Hadiri Peresmian dan Serah Terima Jalan Pantai Mutun dari The Hurun"Month: February 2025
Bupati Dendi Ramadhona Hadiri Tasyakuran Harlah Ke-102 NU Sekaligus Peresmian Gedung PCNU Kabupaten Pesawaran
Pesawaran, 1 Februari 2025 – Bupati Pesawaran Dr. H. Dendi Ramadhona, S.T., M.Tr.I.P. hadir dalam acara Tasyakuran Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdatul Ulama (NU) sekaligus Peresmian Gedung PCNU Kabupaten Pesawaran yang berlokasi di Komplek Islamic Center Pesawaran pada Sabtu, (1/2/2025). Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua PWNU Lampung Dr. H Puji Raharjo., M. Hum, Rais PWNU Lampung KH Shodiqul Amin, Ketua PCNU Pesawaran H. Ahmad Ulinn, Rais PCNU Pesawaran KH Agus Mahfudz, unsur Forkopimda,…
"Bupati Dendi Ramadhona Hadiri Tasyakuran Harlah Ke-102 NU Sekaligus Peresmian Gedung PCNU Kabupaten Pesawaran"
Pesawaran, 1 Februari 2025 – Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Bagian Hukum Setdakab Pesawaran berupaya meningkatkan kualitas regulasi daerah serta kesadaran hukum masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui dua kegiatan utama, yakni Pendampingan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah serta Sosialisasi Desa Sadar Hukum dan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum. Pendampingan ini merupakan bagian dari program fasilitasi penyusunan produk hukum dan diikuti oleh perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah dan bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten…
"Pemkab Pesawaran Tingkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pendampingan dan Sosialisasi Desa Sadar Hukum"
Kondisi keuangan Pemprov Lampung yang terbilang masih “morat-marit” dengan defisit keuangan riil demikian besar, dan tunda bayar hampir mencapai Rp 600 miliar, menggugah anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, untuk melahirkan strategi realistis guna memperkuat konsep eksekutif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Melihat kondisi nyata keuangan pemprov yang saat ini terbilang payah, ditambah mulai diberlakukannya opsen pajak, juga adanya Instruksi Presiden agar dilakukan efisiensi besar-besaran, maka Komisi III DPRD Lampung akan mencoba…
"Komisi III DPRD Lampung Konsen Lahirkan Strategi Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah"
DPRD Provinsi Lampung dalam rapat Paripurna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Lampung menyebutkan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Direkomendasikan wajib mengembalikan dana sebesar Rp4.756.114.380.00,- ke Kas Daerah (Kasda). Hal tersebut disampaikan juru bicara Pansus yang juga Sekretaris Pansus DPRD Provinsi Lampung Munir Abdul Haris, S.Sos,I, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terhadap LHP BPK RI kinerja atas pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung pembangunan nasional tahun anggaran 2023 hingga semester I tahun…
"Sekretariat DPRD Lampung Direkomendasikan Wajib Kembalikan Dana Rp4.756.114.380 ke Kasda"